Turis Ketemu Beton di Komodo, Warga Ramai Vaksin Setelah 'Diancam'

Wisatawan melihat komodo di Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur. — Foto: TN Komodo (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Jakarta -

Turis yang datang ke Taman Nasional (TN) Komodo tentu ingin menikmati alam. Namun yang mereka temukan malah sebuah proyek pembangunan.

Dalam webinar TN Komodo dalam Bahaya, pelaku wisata Labuan Bajo, Alexander Pelung mengungkapkan kegelisahan turis yang mengunjungi TN Komodo. Mereka ingin menikmati Komodo sebagai lokasi konservasi, bukanlah wisata mewah yang sedang diproyeksikan pemerintah.

"Jangankan bangunan yang dilakukan pengusaha sekarang, bangunan kecil saja mereka bertanya-tanya, kok ada bangunan? Apalagi dengan bangunan yang sekarang begitu besar kemudian setelah saya lihat masterplannya, nanti itu sangat merusak alam di TN Komodo itu sendiri," katanya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sekarang tamu-tamu yang datang ini pada komplain dengan keberadaan Taman Nasional dimana klaim mereka untuk mendirikan bangunan-bangunan yang begitu megah. Sangat kontra sekali dengan TN Komodo sementara itu adalah kawasan konservasi," ia melanjutkan.

Alex menuturkan, pembangunan wisata Jurassic Park di Pulau Rinca dan pusat kuliner di Pulau Padar dan Pulau Komodo menyalahi status TN Komodo sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO.

"Kami sudah demo beberapa kali di Manggarai Barat di Labuan Bajo untuk penolakan itu. Jangankan dia lakukan sekarang, sementara rencana dia sejak awal itu kita sudah lakukan demo penolakan tentang itu. Sekarang sudah berjalan pembangunan di Pulau Rinca, UNESCO baru tanggapi sekarang," ujarnya.

"Banyak aktivis kita di Labuan Bajo sampai terjun lapangan untuk mencabut patok-patok yang sudah ditanam di sana. Jadi saya akui itu semua, saya apresiasi pada teman-teman yang sudah bekerja keras tapi rupanya itu tidak dihiraukan oleh pemerintah," kata dia.

Berita populer selanjutnya datang dari vaksinasi di Pakistan. Sejauh ini, negara tersebut ampuh meningkatkan jumlah warga tervaksin.

Hal ini terlihat dari antrean puluhan ribu orang di pusat vaksinasi. Begitu panjang, antrean membentang lebih dari satu kilometer setiap harinya.

Ternyata, ada campur tangan pemerintah. Sebelumnya, para pejabat mengumumkan hukuman bagi mereka yang tidak divaksinasi COVID-19. Di antaranya ialah, pemblokiran ponsel, larangan akses ke kantor, restoran, pusat perbelanjaan dan transportasi.

Kebijakan in pun dilakukan sebagai tanggapan terhadap langkah untuk memperlambat lonjakan infeksi yang dipicu varian Delta.